 |
| Simposium Nasional Kawasan Timur Indonesia |
HASIL RUMUSAN SIMPOSIUM NASIONAL
KAWASAN TIMUR INDONESIA
Hotel Santika Palu, 29-31 Agustus 2012
• Narasumber
Simposium Nasional KTI menghadirkan narasumber dari berbagai stakeholder, masing-masing:
1. Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, Gubernur Sulawesi Tengah
2. H. Anwar Adnan Saleh, SH Ketua BKPRS (Gubernur Sulawesi Barat)
3. Luky Eko Wuryanto, Deputi V Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kementerian Koordinator Perekonomian (Sekretaris KP3EI)
4. Prof. Aminuddin Ilmar, Sekjen BKPRS
5. Ir. Edy Nursewan, Sekretaris Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV
6. Ir. Danny Pumato, Konsultan Tata Ruang Regional KTI dan Pakar Perencanaan Kawasan
7. Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D, Direktur Eksekutif Konsorsium PTN se-KTI
8. Dr. Eko Sugianto, M.Si, Akademisi Universitas Nasional Jakarta
9. Prof. Dr. Darmawan Salman, MS. Konsultan Akademisi Ahli JICA CD Project
10. Arthur Pangemanan, APINDO Sulawesi Tengah
11. Para Akademisi Perguruan Tinggi se KTI
• Beberapa Issue KTI :
Simposium Nasional KTI, berdasarkan penyampaian narasumber dan tanggapan peserta, mengangkat beberapa issue, yaitu:
1. Optimalisasi MP3EI dalam koridor 3, 4, 5, dan 6 (KTI)
2. Perencanaan Kawasan dan Tata Ruang Regional KTI,
3. Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi,
4. Infrastruktur dasar rendah,
5. Ketimpangan antar wilayah,
6. Tingginya pengangguran dan kemiskinan,
7. Rendahnya produktivitas dan inovasi sumber daya,
8. Daerah tertinggal, terluar/perbatasan dan terkebelakang,
9. Kesulitan Medan (kondisi geografis, aksesibilitas),
10. Potensi Sumber Daya Alam (darat, laut dan udara) yang belum optimal dan
kurang berpihak pemanfaatannya kepada daerah,
11. Tumpang tindih dan ketidaksinkronan regulasi antar sektor,
12. Rusaknya lingkungan secara masif akibat exploitasi SDA.
• Secara umum, peserta simposium menyadari bahwa Kawasan Timur Indonesia apabila dikelola dengan baik dan benar akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional. KTI harus menjadi kekuatan penyeimbang baru dalam pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
• Pada dasarnya pandangan peserta simposium terhadap MP3EI bermakna :
1. Untuk mempercepat mengatasi disparitas antar wilayah.
2. Merupakan arah dan sasaran pembangunan percepatan masing-masing wilayah yang dibagi dalam 6 (enam) koridor sesuai potensi SDA dan SDM masing- masing.
3. Dalam pelaksanaannya pelibatan pihak swasta, BUMN/BUMD pihak Pemerintah dan pihak Perguruan Tinggi serta pihak masyarakat terbagi sesuai dengan kepentingannya.
4. Dalam jangka panjang akan memunculkan produk unggulan daerah dan market (pasar) sesuai dengan potensi SDA dan SDM yang dimiliki sehingga dapat memunculkan daya saing.
Rekomendasi Simposium Nasional
Kawasan Timur Indonesia1. Pemerintah harus lebih serius memperhatikan pembangunan KTI yang sebagian wilayahnya adalah beranda depan NKRI dengan negara lain sebagai contoh : KALTIM dengan Malaysia, SULUT dengan Philipina, NTT dengan Timor Leste, PAPUA dengan Papua New Geunea, kepulauan Maluku dan Australia. Hal ini harus ada implementasi yang jelas menyangkut bobot anggaran yang harus disediakan. Dalam beberapa kasus, beberapa daerah menghadapi persaingan dengan kawasan industri di negara tetangga. Ternyata negara tetangga yang lebih dahulu memanfaatkan peluang diperbatasan.
2. Peluang percepatan pembangunan daerah yang penting adalah meningkatkan keterbukaan ekonomi lokal seperti meningkatkan status pelabuhan laut dan udara yang dibarengi dengan pembangunan sistem transportasi darat yang memadai (aksesibilitas dan koneksitas/ICT);
3. Peningkatan yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi di KTI dalam kerangka memperkuat struktur ekonomi. Perlu diprioritaskan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
4. Pembangunan Industri Hulu dan Hilir harus diprioritaskan pada wilayah KTI mengingat KTI memiliki Sumber Daya Alam yang potensial;
5. KTI perlu perlakuan khusus dalam hal pengalokasian anggaran yang memadai mengingat berbagai keterbatasan;
6. Perlu segera di bentuk Badan Koordinasi Pembangunan masing-masing koridor dalam KTI khususnya koridor 3, 5 dan 6;
7. Pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai Skema Pembiayaan sebagai prasyarat Implementasi MP3EI, untuk itu diperlukan pertemuan khusus pemerintah, akademisi, dunia usaha, asosiasi untuk membahas persoalan ini (direkomendasikan di Balikpapan, Kalimantan Timur dan dimediasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, waktu tentatif akhir November 2012);
8. Khusus koridor 4 dan 6 (wilayah Sulawesi dan Maluku), perlu diprioritaskan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Palu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo (ALKI II), serta pembangunan KEK Seram bagian Barat melalui ALKI III, termasuk sangat prioritas pembangunan jalan tol (Palu-Parigi Pass) sepanjang + 35,7 km, yang memudahkan akses se Sulawesi serta menghubungkan wilayah KTI, KBI melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang KEK. Perlu dibuka koneksitas transportasi udara Palu-Gorontalo-Manado yang sebelumnya pernah ada.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
TIM PERUMUS SIMPOSIUM NASIONAL KTI 2012
TIM PERUMUS SIMPOSIUM NASIONAL KTI 2012
1 Prof. Dr. rer. pol. PATTA TOPE, SE
2 Drs. NAJIB GODAL, M.Si
3 DR. Ir. B. ELIM SOMBA, M.Sc
4 Drs. RIFAILOF, MM.
5 DR. FACHRUDDIN Z. OLILINGO,SE. M.Si
6 ARTHUR PANGEMANAN, SE
7 AJI SOFYAN EFFENDI
8 Prof. Ir. SUWARDJI, Ph.D
9 Dra. LIS BANDAU, MM.
10 MOH. SYAIFUL, SP.
11 DR. Ir. MUHD. NUR SANGADJI, DEA
12 Dra. SARTIN MIOLO, M.Hum
13 ARU RANGGA RAENALDY
Palu, Agustus 2012
1 komentar:
Write komentarMantap
ReplyEmoticonEmoticon